ArenaLTE.com - ArenaLTE.com - Bicara soal kepentingan, adu kuat dan pengaruh kerap terjadi antara otoritas pemerintah suatu negara dan vendor. Di antara isu yang cukup populer seperti kebijakan investasi dan soal penempatan data center. Regulator di banyak negara ingin punya akses penuh untuk memantau dan melihat isi dari data center. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Pakistan.

Di negara ini, BlackBerry terlibat ketegangan dengan otoritas telekomunikasi Pakistan. Yang jadi pangkal masalah adalah PTA (Pakistan Telecommunication  Authority) ingin memiliki akses tanpa batas pada data pelanggan BlackBerry di Pakistan. Namun BlackBerry menolak dengan tegas keinginan pemerintah.

Mary Beard, Chief Operating Officer BlackBerry mengungkapkan bahwa sejak 30 November, layanan BlackBerry tidak akan beroperasi di Pakistan. Meski menyesal karena meninggalkan pasar penting dan pelanggan di sana, namun pihaknya tidak bisa berkompromi untuk melindungi privasi pengguna.
Baca juga: CEO BlackBerry Targetkan Jual 5 Juta Unit Smartphone Atau Keluar dari Bisnis Handset

Pada blog resmi BlackBerry, Marry mengungkapkan bahwa sejak Juli yang lalu, PTA telah memberitahu kepada operator seluler setempat agar tidak memperbolehkan layanan BES beroperasi mulai Desember. "Sebenarnya, pemerintah Pakistan ingin kemampuan untuk memonitor semua lalu lintas BlackBerry Enterprise Service di negara ini, termasuk setiap e-mail BES dan pesan BES BBM. Tetapi BlackBerry tidak akan mematuhi instruksi secamam ini. Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, kami tidak mendukung akses 'pintu belakang' yang memberikan akses terbuka terhadap informasi pelanggan dan tidak pernah melakukan ini di mana saja di dunia," ujarnya.

Pada akhirnya, tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pilihan bagi vendor asal Kanada ini selain keluar dari Pakistan secara keseluruhan.

Bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Sampai saat ini BlackBerry masih melenggang meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menagih komitmen perusahaan untuk menyediakan layanan purna jual, akses penyadapan (lawful interception), hingga pembangunan server BlackBerry di Indonesia.