Hal ini diutarakan oleh Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala. Ia menyarankan Menkominfo untuk melihat kebijakan biaya interkoneksi itu bukan zero sum game alias sebagai peperangan yang harus dimenangkan pemerintah.
"Kebijakan publik itu untuk kepentingan semuanya, bukan golongan tertentu. Sebaiknya Pak Rudiantara menghormati permintaan Komisi I DPR yang menyarankan penundaan keluarnya PM sebelum aspirasi semua pihak diserap,” kata Kamilov di Jakarta (25/8/2016).
Menurutnya, ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan dalam revisi biaya interkoneksi sebelum ditetapkan dalam bentuk PM. Di antaranya mencari persamaan dari perbedaan yang terjadi diantara pelaku usaha. “Sudah jelas itu kemarin di media Dirut Telkomsel nyatakan keberatan dan Telkom Group kirim surat. Itu sudah dijawab belum surat mereka, sudah dicari titik temu belum?” tukasnya.
Diingatkannya, setiap revisi biaya interkoneksi selalu ada kesepakatan diantara operator terkait metode perhitungan yang dilakukan. “Dulu sepakat pakai simetris. Sekarang kondisi berbeda karena ada yang segitu saja jaringannya, ada yang terus bangun. Tentu wajar ada kesepakatan baru. Tugas regulator itu memfasilitasi perbedaan ini, bukan ikut pula bermain di gendang salah satu pihak,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Menkominfo Rudiantara pada Rabu (24/8) salah satu kesimpulan adalah meminta ditundanya PM penetapan biaya interkoneksi sebelum digelarnya sejumlah rapat oleh anggota dewan dengan operator.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Budi Youyastri mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak punya kewenangan untuk memutuskan besaran penurunan biaya interkoneksi. "Kewenangan pemerintah bukan terletak pada revisi interkoneksi, tapi sebatas menciptakan formulanya saja," katanya saat RDP, kemarin.
Sementara itu Elnino M. Husein Mohi, anggota Komisi I DPR, mempertanyakan jika revisi biaya interkoneksi versi Menkominfo dijalankan per 1 September 2016 siapa operator yang diuntungkan atau dirugikan. “Harus jelas ini siapa yang meraih keuntungan dari kebijakan ini. Kita ingin dengar dulu suara semuanya,” tutupnya