ArenaLTE.com - Menjelang batas akhir registrasi nomor seluler prabayar 28 Februari 2018 mendatang, Kominfo diminta mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat. Bila perlu melibatkan kementerian atau lembaga lain, Kemendagri misalnya.

Dalam keterangannya Minggu (25/2), pakar keamanan siber Pratama Persadha melihat isu krusial ada di daerah pedesaan dan wilayah terluar nusantara.

Apakah sosialisasi ini sudah ditangkap penduduk di sana. SMS resmi dari Kominfo dinilai tak cukup kuat untuk membuat masyarakat melakukan registrasi.

“Tidak semua masyarakat kita menyikapi himbauan Kominfo lewat SMS. Karena ini program nasional, terkait keamanan nasional dan kependudukan, memang perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Kemendagri,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Sebagaimana diketahui, Kominfo sejak 31 Oktober 2017 mensosialisasikan registrasi SIM card prabayar untuk mengurangi kejahatan siber. Bagi masyarakat yang belum mendaftar sampai tenggat waktu, tidak akan bisa melakukan panggilan keluar dan mengirim SMS selama 15 hari sejak 1 Maret 2018.

Bila masih belum registrasi sampai 15 hari kedua atau akhir Maret, nomor tidak bisa menerima panggilan dan SMS. Terakhir, nomor tidak akan bisa berfungsi, termasuk datanya akan non aktif.

Dengan luas wilayah dan persebaran penduduk yang beragam, ada kemungkinan aparat kelurahan dan desa pun masih kesulitan dalam melakukan sosialisasi registrasi kartu prabayar ini. Oleh karena itu, untuk optimalisasinya bisa juga dibantu oleh aparat Babinsa dan Binmaspol.

“Sosialisasi oleh aparat langsung ke warga sangat penting, terutama melihat kondisi penduduk dan wilayah Indonesia. Harapannya seluruh masyarakat bisa mengerti pentingnya registrasi nomor prabayar ini,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Selain itu Pratama melihat perlunya operator memberikan saluran pelaporan terkait pendaftaran yang gagal. Pantauan di media sosial masih ada masyarakat yang gagal melakukannya.