ArenaLTE.com –  Regulasi alias aturan yang memayungi smart city sepertinya harus menjadi perhatian pemerintah kota dan warganya. Isu seputar privasi kala mengimplementasikan teknologi pintar di perkotaan sepertinya akan menjadi permasalahan serius dan bakal dihadapi di masa mendatang.

Saat ini mungkin kita sudah mulai akrab dengan istilah smart home. Tapi tentu tak semua orang mengenal istilah smart city, tahapan selanjutnya yang lebih kompleks dari hanya sekedar smart home. Dan, konsep menuju smart city ini mulai digeber dan dijajaki di berbagai belahan dunia.

Kota-kota besar di negara maju terus mengadopsi teknologi baru yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kehidupan kaum urban. Bahkan, tanpa kita sadari sebagian kalangan di Indonesia pun sebenarnya sudah mulai memanfaatkan produk dari smart city. Kalau di sini mungkin pemanfaatan ojek online, membayar tol menggunakan kartu e-toll atau membayar parkir memakai ponsel.

Perusahaan menciptakan produk-produk tersebut, mempromosikannya sedemikian rupa untuk membuat layanan di sebuah kota lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, trend pertumbuhan smart city ternyata menghadirkan resiko baru buat penghuninya. Sayangnya, regulator kurang begitu serius memperhatikannya.

Dalam sebuah studi Mercatus Center terbaru yang dikutip dari usnews, inovasi smart city memang menawarkan banyak benefit, bersamaan dengan timbulnya resiko baru. Kota Boston adalah salah satu yang terdepan dalam peningkatan layanan kota melalui inovasi.

Kota Boston mengimplementasikan aplikasi yang disebut Street Bump, membantu mengidentifikasi jalanan yang memerlukan perbaikan. Saat penduduk Boston mendownload aplikasi ini, akselerometer dalam ponsel mencatat benturan atau goncangang yang dilalui saat tengah berkendara di jalan. Aplikasi ini membantu kota mengindentifikasi dan memperbaiki ribuan lobang di jalanan.

Kisah sukses lain, kota Boston mengembangkan sistem yang bisa mengumpulkan komplain dari warganya. Saat penduduk membutuhkan perbaikan lampu merah mereka bisa memakai aplikasi yang disebut Citizen Connect  untuk melaporkannya. Kemudian warga bisa mengecek perkembangannya saat menyelesaikan masalah.

Dalam dua kasus tersebut, Boston memanfaatkan aplikasi smart city untuk meningkatkan transparasi pemerintahan kota.  Tapi tak semua inovasi smart city bisa begitu ‘indah’ seperti kelihatannya. Pemerintah kota secara bertahap punya kemampuan mengumpulkan dan menggunakan data penduduknya.

Kota bisa memanen lebih banyak data dari penduduknya, tapi tak semuanya melakukannya dengan privacy policy atau kebijakan pribadi yang transparan dan terbuka.  Seiring dengan lebih banyak data terkumpul maka insititusi penegak hukum akan semakin tergiur memanfaatkan data-data tersebut, tanpa ada jaminan keamanan buat warga terkait karena minimnya aturan.

Bahkan, beberapa kota bisa saja menjual data penduduk yang terkumpul ke pihak tertentu tanpa ada pemberitahuan kepada warga terkait bahwa datanya dibagikan untuk keperluan komersial.

Kehadiran video pengawasan terbaru bahkan mengandung resiko lebih besar lagi buat penduduk sebuah kota. New York, London dan Dubai telah menginstal sistem kamera untuk menggagalkan kejahatan dan serangan teroris. Sistem ini merekam pergerakan warga dan pengunjung di property publik dan pribadi.

Jadi, keuntungan smart city berjalan beriringan dengan resikonya. Sebuah smart city harus bisa menyeimbangkan sisi baik dan buruknya. Teknologi smart city bisa terimplementasi dengan baik bersamaan dengan transparansi pemerintah kota. Intinya, regulasi yang ada harus bisa menjadikan sebuah smart city lebih banyak menawarkan benefit ketimbang resikonya.