ArenaLTE.com – Era digital yang semakin tumbuh pesat di Tanah Air, ternyata tidak selalu memberikan dampak positif. Maraknya aplikasi dan konten asing yang masuk ke Indonesia, serta rencana pemanfaatan balon internet Google dalam Project Loon menurut Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, adalah ancaman untuk kedaulatan internet Indonesia yang sedang tumbuh saat ini.

“Dengan kehadiran aplikasi maupun konten asing yang begitu mendominasi, serta rencana memanfaatkan balon internet Google sebagai pendukung infrastruktur, bisa mengancam kedaulatan internet Indonesia,” jelas Heru Sutadi.

Ungkapan tersebut juga menurutnya sejalan dengan apa yang diungkapkan para narasumber dalam diskusi yang dijalankan beberapa waktu lalu, dalam tema yang bertajuk ‘kedaulatan internet Indonesia: Konten lokal Vs Konten Asing’.
Baca juga: ICT Watch: Project Loon & OpenBTS Harus Dapat Porsi yang Sama di Tanah Air

Diskusi tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia Mobile Content Association (IMOCA), ASSI (Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia, KITPI (Komite Independen Telekomunikasi dan Penyiaran Indonesia), pengembang konten lokal, IndoTelko Forum, ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indoensia) serta Nonot Harsono, mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang juga merupakan Ketua Pokja Kedaulatan Cyber Mastel.

Handoyo Taher, Kepala bidang organisasi APJII dalam diskusi menambahkan, pertumbuhan internet di Indonesia sangat besar. Sayangnya, hal itu tidak dinikmati orang Indonesia sendiri. “Kita harus membayar jaringan internet ke luar negeri sebesar IDR 15 triliun/tahun. Ditambah lagi, 218 juta dolar AS/tahun untuk akses internet. Ekonomi internet Indonesia diambil oleh global,” katanya.

Sejalan dengan yang diungkapkan Handoyo, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktu e-Business Kemkominfo, Noor Iza menyampaikan, “Untuk itu kami memiliki rencana untuk menciptakan 1000 digital eterpreneur dengan nilai 10 miliar dolar AS pada 2020,” tambahnya.

Ditambahkan Noor Iza, untuk mengembangkan konten lokal, Kementerian Kominfo juga sudah mengajak beberapa pelaku industri konten dan aplikasi dalam kunjungan ke Silicon Valley, akhir Oktober lalu, untuk bertemu Plug and Play. “Di sana kita belajar dan mengetahui bagaimana proses pengembangan konten, dari pendanaan, marketing dan sebagainya,” katanya.

Ditambahkan Tjandra Tedja dari IMOCA, pengembang konten dan aplikasi lokal begitu taat terhadap aturan yang ada, yang dikeluarkan pemerintah. Namun mengapa pemerintah tidak tegas terhadap aplikasi dan konten asing. “Harusnya pemerintah berani misalnya memblok Facebook, jika tidak mengikuti aturan,” harap Tjandra.

Mengenai balon internet Google, Sigit Jatipuro mewakili ASSI menyampaikan bahwa distuptive technology seperti yang dihadirkan melalui Project Loon ini perlu diwaspadai. “Harusnya kerja sama dilakukan tidak dengan Google, karena di dalam negeri juga sudah ada penelitian dan pengembangan serupa. Apalagi, balon Google ini belum sempurna,” jelasnya.
Baca: Provider Internet di Indonesia Dianggap Lebih Pantas Terlibat Project Loon Google

Ditambahkan Sigit, yang perlu juga diwaspadai adalah kemampuan surveillance yang dapat digunakan untuk memata-matai apa yang ada di bawahnya. “Ini membahayakan ketahan nasional. Ini lebih berbahaya dari satelit yang tertutup awan, sebab dengan balon Google ini akan lebih terang,” tandasnya.

Ketua Pokja Kedaulatan Cyber Mastel Nonot Harsono menyampaikan perlu mendaftar hal-hal terkait dengan ‘IPOLEKSOSBUD’ (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) kedaulatan internet. Nonot yang mantan Anggota BRTI juga menyoroti mengenai jaringan internet yang ada di Indonesia. “Ini yang saya sebut dengan normally open dimana kita memiliki NAP yang banyak, kabel serat optik dengan banyak gerbang sehingga sulit untuk mengontrol,” ungkap Nonot.

Sementara itu, Bernaridho Hutabarat, lelaki yang mengembangkan program Bahasa Batak mengusulkan agar perlunya memperhatikan sumber daya manusia Indonesia juga agar dapat bersaing dengan asing. “Harus ada afiliasi dengan industri, pengajar juga harus merupakan praktisi dan soal biaya pendidikan,” usulnya.