Menurut Rudiantara, selama ini operator terkadang memberikan skema tariff data yang terlalu rumit. Sehingga, terkadang konsumen sulit memahaminya. Ia mengatakan, semestinya tariff data yang disampaikan ke pelanggan cukup dengan skema sederhana saja. “Misalnya, berapa rupiah per menit, dan berapa rupiah per kilobyte, semacam itulah,” ujar Rudi, saat menyampaikan pandangannya di acara diskusi mengenai tariff data, yang digelar Indonesia Technologi Forum, di Jakarta.
Soal lain yang juga dibahas dalam acara tersebut adalah, berapa tariff yang ideal untuk konsumen. Sebab, banyak muncul keluhan bahwa tariff datadari operator kemahalan. Pengguna ingin tariff yang lebih terjangkau, agar bisa menikmati komunikasi data dengan lebih leluasa.
Menanggapi itu, Rudiantara mengatakan, tariff data seyogyanya harus terjangkau oleh masyarakat luas. Apalagi, saat ini tren penggunaan akses internet terus meningkat. Yang artinya, kebutuhan masyarakat akan akses internet makin tinggi. Dan itu harus disikapi operator dengan menyediakan layanan data dengan tariff yang terjangkau.
Namun, Rudiantara menambahkan, demi memberikan tariff terjangkau itu jangan sampai mengorbankan operator. Artinya pula, industry telekomunikasi juga harus tetap bisa tumbuh dan berkembang. Jangan sampai gegara tariff murah, lantas operator tak mendapat revenue yang cukup, bahkan merugi, yang ujung-ujungnya mematikan operator itu sendiri. “Bagaimanapun ini adalah kegiatan bisnis, yang tujuannya adalah mencari profit,” tegas Menteri. Karena itu pula, ia sangat tak setuju dengan praktek “menggratiskan” layanan data dengan dalih promosi tanpa jangka waktu tertentu.
Masalahnya, industry menganggap, tariff data yang ada sekarang masih dibawah angka keekonomian, terlalu murah sehingga belum bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan utama. Itulah yang dikemukakan Yessie D. Yosetya, Direktur Network XL Axiata, yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut. Menurut Yessie, agar industry telekomunikasi ini bisa berkelanjutan, caranya adalah menerapkan prinsip efisiensi, baik dalam investasi maupun operasional.
Ia menyebutkan, banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka efisiensi. Misalnya, soal perijinan dan pengurusan administrasi. Kalau hal-hal semacam itu bisa berkoordinasi dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, maka banyak biaya yang bisa ditekan. “Makanya, untuk bangun jaringan, kami butuh dukungan Pemda. Baik untuk perijinan maupun soal lain,” ujar Yessie.
Tidak hanya itu, soal pengamanan asset dan pelaksanaan operasional juga perlu mendapat dukungan Pemda. Belum lagi koordinasi menyangkut pengerjaan umum. Yessie mengambil contoh, pengerjaan jaringan pipa air misalnya, itu dapat mengganggu jaringan milik operator, yang berakibat terganggunya layanan di daerah tersebut. “Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi dengan instansi dan lembaga lain, agar bisa menekan biaya-biaya yang tak perlu,” pungkas Yessie.
