Pusat Transparansi Microsoft disebut menjadi yang pertama kalinya untuk menyatukan kemampuan perusahaan di satu lokasi di Asia Pasifik. Fasilitas ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan holistik yang mampu melayani kebutuhan keamanan tersebut.
Lokasi pembangunan fasilitas gabungan pusat transparansi dan keamanan siber ini berada di Singapura. Bukan tanpa alasan, lokasi ini diklaim cukup nyaman bagi pemerintah-pemerintah di Asia Pasifik sekaligus akan menjadi bagian dari jaringan global yang mencakup empat wilayah.
Fasilitas ini akan bergabung dengan fasilitas lain yang telah ada di Redmond, Washington untuk Amerika Utara, serta Brussels, Belgia untuk Eropa. Informasi mengenai Pusat Transparansi Microsoft lainnya akan diungkapkan pada akhir 2016, termasuk Pusat Transparansi di Beijing, China yang telah diumumkan belum lama ini.
Baca :
* Kurang Diminati, Microsoft Beri Hadiah Pengguna Agar Pakai Browser Edge
* Trend Micro Bantu Interpol Tangkap Penjahat Cyber yang Menggondol USD60 Juta
Pusat Transparansi Microsoft merupakan fondasi awal dari Government Security Program (GSP) Microsoft yang sudah lama berjalan. Di dalamnya menawarkan peserta dari sektor pemerintah suatu kesempatan untuk meninjau sumber kode produk Microsoft, mengakses informasi mengenai ancaman dan kerentanan keamanan siber, serta mempelajari pandangan dari para profesional Microsoft yang memiliki keahilan di bidang keamanan. Hampir 40 negara dan organisasi internasional dari seluruh dunia berpartisipasi dalam program GSP Microsoft ini, dengan sepuluh di antaranya berasal dari Asia.
Toni Townes-Whitley, Corporate Vice President, Worldwide Public Sector, Microsoft Corporation menjelaskan kerjasama antara sektor publik dan swasta merupakan kunci utama memperkuat tingkat keamanan siber nasional.
"Pembukaan Pusat Transparansi Microsoft regional di Singapura bertujuan untuk melayani wilayah Asia Pasifik yang lebih luas, serta meningkatkan komitmen global Microsoft guna mendorong transparansi, keamanan, dan kepercayaan di dunia teknologi digital berbasis mobile-first, cloud-first,” ujar Toni.
Lebih lanjut Toni mengatakan Government Security Program Microsoft memungkinkan pemerintah untuk melindungi warga, layanan publik, dan infrastruktur nasional dari ancaman kejahatan siber. "Program ini juga membantu pemerintah untuk memenuhi persyaratan keamanan siber yang ketat dengan membangun fasilitas tangguh yang dapat melindungi, mendeteksi, dan merespon serangan siber,” pungkasnya.
