Buntut dari surat tersebut, hari ini Menteri Kominfo Rudiantara mengundang perwakilan dari GrabCar dan Uber untuk berdiskusi bersama. Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Kominfo terus berjalan. Meski tiba-tiba Rudiantara pergi meninggalkan ruangan rapat karena ada panggilan mendadak untuk bertemu Presiden Jokowi ke Istana. Belum ada keputusan yang diperoleh dari Kominfo, meski pihaknya didesak untuk segera melakukan pemblokiran terhadap dua aplikasi tersebut.
[caption id="attachment_17309" align="aligncenter" width="980"]
Aksi demo para supir taksi menuntuk penutupan Uber dan GrabCar (Foto: Beritagar.ID)[/caption]
Sejauh ini, Kominfo mengungkapkan tidak bisa langsung mengambil langkah pemblokiran tersebut, karena kedua layanan memiliki manfaat positif ke masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kedua aplikasi adalah elemen netral yang tak bisa disalahkan. Menteri yang akrab dipanggil Chief RA ini menuturkan, aplikasi tidak bisa disalahkan karena sekarang ini taksi konvesional juga menggunakannya. ”Kalau kita tahu ada juga aplikasi taksi Express juga bekerjasama dengan Indosat,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ignasius Jonan menegaskan persoalan yang dihadapi oleh GrabCar dan Uber adalah perihal proses perizinan. Bahkan, dalam surat edaran diungkapkan dua perusahaan transportasi online tersebut melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Hingga saat ini, rapat diskusi antara pihak GrabCar dan Uber serta Kominfo masih berjalan dan kemungkinan rapat diskusi tersebut baru akan memperoleh keputusan setelah kembalinya Rudiantara dari Istana. Menkominfo ke Istana untuk menjelaskan duduk permasalahan terkait konflik tersebut kepada Jokowi.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Johan Budi, Juru Bicara Presiden RI, yang mengatakan pemerintah akan mencari jalan tengah atas konflik aplikasi berbasis layanan angkutan mobil berplat hitam seperti GrabCar dan Uber. “Presiden akan mendengar dulu penjelasan Menkominfo apa yang sebenarnya terjadi sehingga bisa dicari jalan tengah,” kata Johan Budi, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Jalan tengah tersebut diputuskan agar masing-masing pihak, baik pengusaha angkutan darat dan masyarakat tidak dirugikan, baik secara bisnis ataupun dari segi kebutuhan. Karena pada prinsipnya, menurut Johan, Jokowi mendengar tuntutan pengusaha taksi yang tidak menggunakan aplikasi. Meski di sisi lain, juga memperhatikan adanya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang terjangkau dan mudah diakses lewat aplikasi.
