ArenaLTE.com - Potensi ekonomi digital perlu dimaksimalkan untuk menopang program pemerintahan Prabowo-Gibran agar terealisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di periode 2024-2029.
Hal itu mengemuka dalam diskusi IndoTelko Forum bertema "Unlocking Digital Economy for 8% Growth" di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Sejumlah narasumber hadir di acara ini antara lain. Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, Pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Sri Safitri, CEO PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Doni Ismanto Darwin, serta dimoderatori Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute.
"Kalau kita hanya di kecepatan (Pertumbuhan ekonomi) 5-5,5% maka pesawat Indonesia dengan 300 juta penduduk ini tidak akan take off, oleh karena itu dengan memahami tantangan ini pilot kita Prabowo Subianto akan membawa terbang," kata Dirgayuza memberikan ilustrasi membuka diskusi.
Dirgayuza mengungkapkan, salah satu strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan mendukung pembangunan AI data center. Sebab, dalam 5 tahun ke depan kapasitas data center dunia akan naik jadi 95 GW dari saat ini 57 GW, dengan pasokan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7, dimana saat ini sekitar 14 sen per Kwh.
Ditambahkannya, kehadiran AI Data Center juga akan berimplikasi ke sektor lainnya. Dicontohkannya Meta menggunakan 13 GW dari 57 GW, mereka juga investasi ke geothermal. Ini bisa jadi peluang power purchase agreement bagi perusahaan geothermal RI, terutama di Jawa dan Sumatera.
Lanjut soal data center AI, tembaga sangat berkaitan dengan hal ini, sementara Indonesia sudah menggalakkan hilirisasi tembaga. Akibat AI, Harga tembaga naik hingga 5 dollar AS per pound dan kebutuhan akan tenbaga akan naik dalam 5 tahun ke depan. Tembaga ini penting untuk kabel, terutama untuk data center, serta untuk kendaraan listrik (EV).
"Kunci pertumbuhan 8% adalah kolaborasi, kebersamaan. Butuh kerja sama yang kuat swasta dan pemerintah. Semua perlu duduk bareng dengan time frame yang sedikit. Selain itu, kita harus berbicara bahasa yang sama, yakni bahasa peluang. Kita harus melihat peluang dunia yang sama dan kita perlu pahami kemampuan kita agar bisa ajak para mitra agar bisa bertumbuh bersama Indonesia," katanya.
Muhammad Awaluddin mengingatkan butuh orkestrasi yang matang untuk mengoptimalkan ekonomi digital. Dukungan dan pondasi yang kokoh yang dibangun harus jadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang maksimal, pasar kita besar harusnya kita jangan jadi sekadar objek pasar yang kita enggak dapat banyak manfaat," kata Awaluddin.
Sri Safitri menambahkan teknologi menjadi enabler untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 8%. "Digitalisasi jadi kunci mendongkrak ekonomi 8%, agar Indonesia tidak terjebak jadi negara middle income trap, karena jika dalam 2030-2035 Indonesia tidak memanfaatkan potensi yang ada maka selamanya Indonesia akan jadi negara kelas menengah," kata Sri.
Safitri membeberkan pentingnya kecerdasan buatan atau AI sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sebab, AI mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing di berbagai sektor.
"Untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran, AI dan IoT juga bisa digunakan untuk mendorong program Makanan Bergizi Gratis tepat sasaran, besaran gizi, rute menuju lokasi sekolah dan sebagainya. Begitu juga untuk program renovasi sekolah dan rumah warga, pengembangan infrastruktur hingga hilirisasi pangan," ujar Sri.
Sementara Toto Sugiri mengungkapkan pengembangan data center bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan dengan Malaysia.
"Semua pelaku industri global concernya listrik aman, Harga murah, green energy dijamin lantaran 2060 harus carbon neutral," katanya.
Dikatakannya, AI tanpa data itu "bodong", untuk itu perlu dipikirkan bagaimana negara meng-generate data yang besar karena penduduk Indonesia juga besar.
Terakhir, Doni Ismanto menyatakan KKP siap mendukung program Prabowo-Gibran salah satunya dengan regulasi penataan infrastruktur kabel bawah laut atau subsea baik untuk telekomunikasi dan listrik.
"Salah satu fokus kami di KKP adalah penataan ruang laut bisa dioptimalkan untuk ekonomi digital, yakni dengan memanfatkan regulasi untuk membuat investasi datang. Kabel laut ini investasinya besar, per km mencapai US$40.000, belum lagi nilai ekonomi turun sebelum digelar, ketika digelar, hingga pasca digelar." katanya.
Doni mengharapkan, agar pertumbuhan ekonomi 8% terealisasi di era Prabowo-Gibran nantinya, semua pihak berkolaborasi dan konsisten dengan regulasi yang ada. “Penggelaran kabel bawah sebagai penunjang ekonomi digital dapat membangkitkan geliat investasi nasional yang mengantarkan pada kemakmuran," pungkasnya.