ArenaLTE.com - ArenaLTE.com – Keberadaan Netflix di Indonesia terus menuai kontroversi. Hari ini reaksi yang sangat keras datang dari Telkom Grup. Pelanggan yang memakai jasa internet menggunakan jaringan milik Telkom Grup baik itu IndiHome, WiFi.id, maupun Telkomsel tidak bisa lagi mengakses layanan streaming Netflix.

Namun, apakah langkah yang diambil perusahaan sudah sesuai dengan instruksi Pemerintah atau ada indikasi lainnya? Beberapa sumber informasi menyebutkan, Telkom Grup menutup akses Netflix resmi pada Rabu 27 Januari 2016 karena dianggap tidak mengikuti peraturan. Hal tersebut dilakukan perusahaan dikarenakan sebagai aksi tindakan perlindungan kepada masyarakat, untuk menekan beredarnya konten negatif yang berbau pornografi dan kekerasan.

Mengutip dari laman Indotelko, Dian Rachmawan, Direktur Konsumer Telkom, mengutarakan bahwa perusahaannya adalah badan usaha milik negara. Sehingga sudah sepantasnya menjadi contoh banyak perusahaan penyelenggara telekomunikasi, maupun layanan internet lain untuk mengikuti langkahnya agar perusahaan layanan TV streaming tersebut mematuhi peraturan Pemerintah.

Bagaimana dengan sikap pemerintah? Langkah Telkom Group memblokir Netflix ini rupanya mendapat dukungan penuh dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurutnya, langkah ini tidak menyalahi aturan. Menurutnya, tidak ada masalah dengan aksi blokir yang dilakukan oleh Telkom karena ini adalah kebijakan bisnis perusahaan. Meski demikian, ia memberi catatan.

"Kita harus fair. Saya dukung Telkom, tapi pada saat bersamaan sedang siapkan regulasinya. Saya juga sudah bicarakan hal ini dengan Pak Anies Baswedan (Mendikbud) dan Pak Bambang Brodjonegoro (Menkeu)," ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini sebagaimana dilansir dari Detikinet.

Rudiantara menjelaskan ada tiga hal yang akan dibahas terkait layanan Netflix. Pertama, Netflix menjadi badan usaha tetap (BUT). Kedua, tentang manajemen kontennya. Dan ketiga, tentang persaingan usaha yang sehat atau level playing field.
Baca juga: Ini 3 Permintaan Kominfo Kepada Layanan Streaming Netflix di Indonesia

Selain Menkominfo, beberapa kalangan juga mendukung langkah yang dilakukan oleh Telkom Grup. Salah satunya adalah pengamat telekomunikasi sekaligus mantan anggota badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi. Ia mengungkapkan, ”Langkah Telkom grup perlu diapresiasi dan diikuti ISP dan operator seluler lain sebelum ada kejelasan sikap pemerintah untuk mengaturnya seperti apa, karena memang ada Undang-Undang yang harus dipatuhi,” ujar Heru saat dihubungi oleh ArenaLTE.com.

Dirinya juga menuturkan bahwa langkah Netflix yang seenaknya masuk ke Indonesia, memang perlu diantisipasi karena layanan ini tidak bisa masuk sekehendaknya saja ke Tanah Air. Namun juga mengungkapkan, melihat terbukanya akses Netflix dikarenakan memakan layanan Telkom seperti UseeTV miliknya.

“Selain itu, Netflix kan tidak bisa begitu saja masuk,  harus ada kerja sama dengan lokal dan hadirnya harus punya kantor di Indonesia,” tulis Heru. Cara ini dianggap paling efektif dibandingkan dengan mengenakan sanksi kepada Netflix langsung, karena memang keberadaan perusahaannya tidak di Indonesia.

“Susah kalau dikenakan sanksi, tidak efektif karena mereka tidak ada kantor di sini dan mereka bisa berkilah tidak memberi layanan ke Indonesia,” jelasnya. Namun saat ditanya apakah pihak Kementerian yang harusnya bekerja lebih aktif, sebelum ada tindakan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi maupun ISP. “Harus nya begitu. bukan soal blokir saja, kalau kominfo memutuskan jangan blokir netflix ya semua juga harus patuh. Meski 'dosa' regulasi nya ditanggung Kominfo. Agar semua jelas,” tegas mantan anggota BRTI ini.

Sementara itu dari kalangan legislatif memiliki pandangan berbeda terkait aksi tersebut. Menurut Irine Roba, anggota DPR RI Komisi I asal fraksi PDI-P yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang komunikasi dan informatika, seperti dikutip dari Rappler mengatakan mestinya pihak Telkom harus terlebih dahulu membuka ruang diskusi dengan Netflix sebelum melakukan pemblokiran.

"Mestinya ada diskusi dulu yang melibatkan semua stakeholders. Netflix adalah barang baru di dunia konvergensi ini. Kita semua perlu duduk bersama untuk mendiskusikan manfaat positif dan negatifnya bagi rakyat," ujar Irine.