ArenaLTE.com – Bukan rahasia lagi jika masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, pedesaan dan kawasan yang jauh dari kota kerap dihantui keterbatasan mengakses informasi dan berhubungan dengan daerah lain. Layanan telekomunikasi yang digelar operator seluler pun menjadi sarana mendobrak batasan tersebut.

Selama ini masyarakat di daerah remote dan terpencil kerap mengeluhkan keengganan operator membangun di kawasannya. Operator seluler hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan. Padahal, layanan dasar telekomunikasi ini seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat di manapun dalam rangka pemerataan pembangunan.

Dan, wajar saja jika kemudian masyarakat Tanah Air, mulai dari Papua atau Indonesia bagian timur lainnya berharap bukan hanya satu dua operator saja yang mau membangun jaringan di wilayahnya, tapi juga semua operator.

“Kami merindukan Indosat dan XL untuk ikut membangun jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebab telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Pegunungan Bintang, sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi,” harap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang, Untung Eka Priya.

Berbatasan langsung dengan Papua Nugini, bukan berarti Kabupaten Pegunungan Bintang bebas dari keterisolasian. Lokasi yang berada di jajaran pegunungan Jayawijaya, membuat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat penting mengingat kondisi medan yang berat dan posisi strategisnya di bagian tengah Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

“Namun kendala infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang ini sedikit tertolong dengan keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh Telkomsel,” kata Untung lebih lanjut.

Sebelum adanya jaringan telekomunikasi, penduduk yang ingin menyampaikan informasi harus menyampaikan secara estafet dari kampung ke kampung. Setelah itu dilanjutkan penyebaran informasi tersebut ke distrik lainnya dengan menggunakan jaringan radio Single Side Band (SSB) yang dimiliki oleh TNI.

Tapi hingga saat ini, infrastruktur telekomunikasi yang dibangun masih terbatas di beberapa kota seperti Oksibil, Kiwirok, Batom, Iwur, Teraplu dan Tinibil. Padahal masih banyak kota-kota di Kabupaten Pegunungan Bintang yang membutuhkan jaringan telekomunikasi. Jumlah distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 34 distrik.

Selain jumlahnya yang masih sedikit, kapasitas jaringan telekomunikasi yang dibangun pun terbilang sangat terbatas. Untung mengatakan kapasitas jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya untuk 120 handset saja. “Jika melebih dari 120 handset, layanan Telkomsel akan terganggu,” ujarnya.

Untung pun menilai, komitmen membangun jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator di wilayahnya masih belum mencukupi.  Ia pun memohon agar Menkominfo mau mendorong operator telekomunikasi yang lainnya untuk dapat menggembangkan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga keterisolasian di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikurangi sehingga perekonomian masyarakat yang berjumlah 133 ribu jiwa itu juga bisa meningkat.

Salah satu daerah terpencil lain yang belum lama ini bisa menikmati layanan telekomunikasi adalah masyarakat di Kepulauan Talaud. Max Lua, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Talaud mengatakan, pasca layanan seluler masuk ke Talaud pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

“Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan perekonomian Talaud yang tumbuh 600% pasca infrastruktur seluler hadir di Talaud. Masyarakat kami sangat terbantu perekonomiannya. Apalagi geografi Kabupaten Talaud merupakan kepulauan,” papar Max.

Selain membantu perekonomian masyarakat Talaut, Adolf Binilang, Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud mengatakan sarana telekomunikasi juga dijadikan sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Letak geografi Kabupaten Talaud berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina membuat telekomunikasi memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan.

Melihat pentingnya dan strategisnya layanan telekomunikasi, Adolf meminta agar operator mau menambah kapasitas dan cakupannya di Kabupaten Talaud. Selain itu Adolf meminta agar pembangunan infrastrktur telekomunikasi di Kabupaten Talaud tidak hanya dilakukan oleh satu operator seluler semata.

Permintaan agar operator telekomunikasi lainnya masuk ke Talaud sudah direspons oleh pemerintah pusat. Namun Adolf menjelaskan hingga saat ini belum ada lagi operator seluler yang mau masuk ke Talaud.